30 Agu Perlu Solusi Utuh untuk Kasus Sampang
JAKARTA, KOMPAS.com (Kamis, 30 Agustus 2012) — Kekerasan terhadap kelompok Syiah di Kabupaten Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur, harus ditangani dan dicarikan jalan keluar yang lebih utuh dan permanen. Selain menegakkan hukum atas para pelaku kekerasan, pemerintah juga perlu membangun dialog dan toleransi antarkelompok masyarakat yang berbeda pandangan keagamaan.
Pendapat itu disampaikan pengamat sosial keagamaan sekaligus Direktur Program Yayasan Wakaf Paramadina, Ihsan Ali-Fauzi, Kamis (30/8/2012) di Jakarta.
Penyerangan massa terhadap kelompok Syiah di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, dan Desa Bluuran, Kecamatan Parangpenang, Sampang, Minggu pagi, telah menewaskan dua warga, enam orang terluka, dan 37 rumah dibakar. Hingga kini, para korban penyerangan masih diungsikan di GOR Sampang.
Menurut Ihsan Ali-Fauzi, pemerintah perlu mengkaji akar masalah kekerasan terhadap kelompok Syiah dari beberapa faktor yang tumpang-tindih. Dari semula pertikaian keluarga, konflik itu berkembang dengan membawa ketegangan hubungan antara kelompok Sunni dan Syiah.
Pimpinan Syiah, Tajul Muluk, yang rumahnya dibakar pada Desember 2011 justru diadili dan dipenjara atas dakwaan penodaan agama dan pemahaman keagamaannya dianggap sesat. Penyesatan itu kemudian disebarkan kepada kelompok lain yang berkepentingan, termasuk politik pemilihan kepala daerah.
Penyerangan direncanakan, sementara aparat kemanan cenderung mengabaikan konflik ini. Ada kesan, negara tunduk kepada kemauan mayoritas. “Untuk mengatasi masalah ini, dalam jangka pendek, semua pengungsi harus dikembalikan ke tempat semula, penuhi segala kebutuhannya, dan jaga keamanannya. Tindak perilaku kriminal sekeras-kerasnya, dan beri sanksi adil dan tegas kepada aparat negara yang dinilai lalai,” tuturnya.
Untuk mencegah kasus serupa tidak merembet ke daerah lain, pemerintah perlu memeriksa potensi konflik serupa di wilayah-wilayah lain. Ajak semua pemangku kepentingan berdialog sebelum konflik membesar.
Sesuai amanat konstitusi, negara harus menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan, bukan ikut satu pendapat aliran agama tertentu. “Dialog harus dibarengi penegakan hukum. Pendidikan toleransi perlu digalakkan dengan menekankan unsur multikulturalisme yang sudah ada sejak awal Indonesia berdiri,” katanya.
Kompas, Kamis, 30 Agustus 2012
