12 Des Kalla: Ketidakadilan Lahirkan Perlawanan
YOGYAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengemukakan, perlawanan rakyat kepada institusi negara dalam berbagai bentuk belakangan ini bersumber dari perlakuan tidak adil atau perasaan ketidakadilan. Jusuf Kalla menyebutkan, konflik yang memicu kemarahan rakyat selalu bersumber pada perasaan ketidakadilan itu.
”Kenapa orang mengambil cokelat tiga butir dihukum, Bibit dan Chandra (pimpinan KPK) diproses secara hukum, sementara Anggodo tidak? Yang memicu kemarahan adalah perasaan ketidakadilan. Rakyat bukan marah kepada siapa-siapa,” ujar Jusuf Kalla saat kuliah umum ”Prospek Perdamaian di Indonesia” di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis (10/12).
Jusuf Kalla diundang memberikan kuliah terbuka tentang konflik karena dinilai memiliki banyak pengalaman yang bisa dibagikan serta memberikan inspirasi dan pelajaran. Rektor UGM Sudjarwadi mengatakan, pengalaman Jusuf Kalla selama menangani konflik merupakan pengalaman yang bisa dijadikan pelajaran untuk semua.
Dalam kuliah umum itu, Jusuf Kalla lebih lanjut mengemukakan, untuk menghentikan kemarahan rakyat, caranya sederhana seperti sangat gamblang disebutkan dalam tujuan bernegara, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur. ”Menghentikan kemarahan rakyat tidak lain dengan menjaga keadilan,” ujarnya.
Selain karena ketidakadilan, sumber kemarahan rakyat kedua adalah kemakmuran. Jika kemakmuran itu tidak merata atau tidak terjangkau, rakyat juga akan marah. Tugas negara adalah mewujudkan dan menjaga keadilan dan kemakmuran itu.
Apa yang dikemukakan Jusuf Kalla berdasarkan pengalamannya mengelola sejumlah konflik di Indonesia yang meletus nyaris bersamaan sejak reformasi 1998, mulai dari Ambon, Poso, Kalimantan, hingga Aceh. Kalla juga berkaca pada pengalaman konflik yang terjadi di Indonesia sejak awal-awal kemerdekaan.
”Semua konflik itu pemicunya sama. Mereka merasa termarjinalisasi. Unsur identitas kelompok, suku, agama melengkapi kemudian,” katanya.
Jusuf Kalla menilai, konflik-konflik yang ditanganinya sejak tahun 2000 merupakan buah dari demokrasi, sementara rakyat belum siap. (INU)
Sumber: Kompas
